Bambang Pacul Yakin Jokowi Tahu Balas Budi Mustahil Kudeta Megawati

Bambang Pacul Yakin Jokowi Tahu Balas Budi: Mustahil Kudeta Megawati Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PDIP Bambang Pacul menilai Presiden Joko Widodo tak mungkin menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, orang yang menggulirkan wacana itu tidak mengerti Jokowi dan Megawati. "Orang tak paham alam pikirannya Pak Jokowi, alam pikirannya Ibu Ketua Umum, dan kultur Jawa. Tidak mungkin Pak Jokowi, nggak mungkin lah," ucap Bambang Pacul dalam acara Adu Perspektif bertema "Gonjang-Ganjing Peringatan Gegara Pencapresan", mengutip detikcom, Rabu (2/11). Menurutnya, Jokowi dibesarkan oleh PDIP dan Megawati. Karena itu, lanjutnya, tak mungkin Jokowi mengkudeta Megawati dari posisi Ketum PDIP. "Teori dari mana? Mana ada air susu dibalas dengan air tuba. Pak Jokowi itu dibesarkan oleh PDI Perjuangan, oleh Ibu Ketum. Putranya pun masuk PDI Perjuangan dan jadi wali kota," katanya. "(Jokowi) Dikawal dari wali kota, gubernur, presiden oleh PDIP atas keputusan Ibu Ketum. Kemudian akan mengambil alih Ibu Ketum? Itu enggak paham kultur. Pak Jokowi tahu balas budi," imbuhnya. Pakar komunikasi politik Effendi Gazali bertanya siapa yang menghembuskan wacana tersebut. Bambang Pacul menyebut orang yang menghembuskan itu punya kepentingan. "Kayak gitu ditanggapi oleh kawan-kawan. Dianggap ada kudeta, ada tagar kudeta. Ini mohon izin lah, itu kan gini-gini aja (menggesek jempol di jari telunjuk yang dilipat)," kata Bambang Pacul. Bambang Pacul pun sepakat dengan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun bahwa ada upaya adu domba. Sebelumnya, Koordinator Nasional Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (Kami-Ganjar) Joko Priyoski meminta maaf atas polemik usulan Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP tahun 2024. Dia menjelaskan usulan itu sekadar harapannya terhadap dinamika politik Indonesia beberapa tahun ke depan. Namun, ia merasa banyak pihak salah paham mengenai usulan itu. "Saya heran bahasa mendoakan itu kenapa jadi ramai jadi bikin saya bingung apa yang salah dari sebuah doa dan malah dianggap adu domba atau relawan siluman?" kata Joko kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/10). "Jika kemudian mendoakan hal tersebut dianggap salah, saya minta maaf," ucapnya. Joko menyampaikan usulan itu bukan upaya mengintervensi PDIP. Menurutnya, gagasan itu hanya mendoakan hal terbaik bagi Jokowi setelah selesai tugas sebagai presiden. Dia menambahkan usulan agar Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP hanya bentuk dukungan terhadap suksesi kepemimpinan nasional. Ia menilai jabatan itu bisa mempermudah Jokowi memastikan warisan pemerintahannya dijalankan oleh Ganjar pada 2024.

Read More

Megawati Klaim Pernah Dibilang Pintar oleh Presiden AS George Bush

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengklaim pernah dibilang 'pintar' oleh Presiden ke-43 Amerika Serikat (AS) George Bush saat mempertanyakan rencana Negara Paman Sam menyerang kilat Irak. Megawati mengungkapkan hal itu saat pidato secara virtual dalam acara pembukaan 'Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective' yang digelar di Gedung ANRI, Jakarta, Senin (7/11). Kala itu, kata Megawati, dirinya menyatakan AS tak bisa menyerang Irak tanpa persetujuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Mega pun mengklaim mempertanyakan maksud AS 'menyerang kilat' itu. "Yang namanya kilat itu apa ya kalau dari strategi militer?" itu yang saya tanya. 'Satu jam kah, satu hari kah, seminggu kah, sebulan kah?'," kata Megawati. "Jadi kata Presiden George Bush pada saya, katanya begini, 'Kamu itu kok pintar ya Mega'. Saya diam saja, terus saya tanya, "Kok kamu [Bush] bilang begitu?," imbuh dia yang juga dikenal sebagai Ketum PDIP itu. Mega menyebut sebagai presiden RI saat itu, dia tak bisa membiarkan ada penyerangan terhadap negara lain. Dia membayangkan serangan itu akan seperti Blitzkrieg atau perang cepat dalam istilah Jerman di masa Perang Dunia II. "Sebagai Presiden Republik Indonesia, karena saya tidak setuju bahwa sebuah negara akan melakukan sebuah penyerangan," ucap putri Presiden RI Sukarno itu. Mega mengaku saat itu jawaban Bush malah menilainya sedang membela penguasa Irak kala itu, Saddam Husein. Di satu sisi, dia menyatakan rencana AS menyerbu Irak akhirnya memang tak bisa dibendung. "Tapi kan pada keadaannya ternyata waktu itu beliau agak sedikit marah, dia bilang begini, "Kamu selalu bela Saddam Husein?". Saya enggak bela Saddam Husein, saya bela rakyat Irak, yang pasti apapun juga kan menderita," kata dia. "Tapi akhirnya tetap saja toh diserang," imbuh perempuan yang saat ini dikenal pula sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)--dulu LIPI.

Read More

Tak Banyak Parpol Tersisa Koalisi 'Gemuk' Pemerintahan Cenderung Dukung...

Warta Ekonomi, Jakarta - Proporsi politik saat ini dinilai tidak terlalu menguntungkan bagi capres NasDem, Anies Baswedan. Koalisi pemerintahan mengepungnya sehingga Ganjar Pranowo relatif diuntungkan. Secara khusus, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memberi sinyal bahwa bukan Anies usungan mereka. Selain Airlangga Hartarto dengan elektabilitas capres agak di bawah, nyaris tak ada figur yang bisa didorong dari KIB. Artinya, ada peluang KIB bergabung dalam barisan pendukung Ganjar. Opsi lainnya, mendukung Prabowo Subianto. Atau bahkan bisa saja mendukung keduanya jika skema paket Prabowo-Ganjar terbentuk. Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, bahkan secara tegas mengungkapkan tidak akan mengusung figur yang membawa politik identitas. Selama ini, hanya Anies yang selalu dikaitkan dengan terminologi itu, bermula dari Pilgub DKI. Meski sebetulnya, semua kubu memiliki politik identitas. Di sela-sela Silaturahmi Nasional (Silatnas) KIB di Dalton Hotel, Makassar, Minggu, 6 November, Airlangga Hartarto menyampaikan sikap politiknya itu. "Kita menyepakati bahwa politik menuju politik 2024 itu harus dipenuhi dengan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Bukan politik identitas yang dapat memecah belah bangsa kita. Kita ingin politik yang inklusif menyatukan gagasan dan pemikiran untuk membuat Indonesia lebih baik sebagai partai politik yang berpengalaman," kata Airlangga. Hanya, pernyataan Ailangga itu dinilai sebagai bentuk propaganda belaka. Sekaligus sinyal bahwa KIB tidak akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. "Jadi pernyataan ini punya dua sisi," ujar analis politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Ali Armunanto, Senin, 7 November. Pernyataan itu dianggap sebagai propaganda untuk mendiskreditkan Anies dengan mengasosiasikannya sebagai figur politik identitas. Atau perilaku yang berkaitan dengan politik identitas karena memang pendukung Anies adalah komunitas muslim garis keras. "Jadi itulah yang coba ditonjolkan sebagai bentuk propaganda untuk menciptakan ketakutan di masyarakat untuk memilih Anies," urai Ali. Pernyataan itu juga menjadi sinyal bagi kelompok koalisi NasDem bahwa KIB tidak akan mengusung figur yang sama. Mereka juga menjadikan momen untuk menciptakan polarisasi politik bahwa mereka tidak suka dengan yang terjadi pada 2019. Juga sekaligus kode bahwa KIB akan memilih kandidat yang tidak punya sejarah identitas politik. Siapa itu? Yang tersedia sekarang hanya tiga figur capes: Anies, Prabowo, dan Ganjar. Sementara, Anies dan Prabowo sama-sama punya riwayat identitas. "Jadi kalau kita lihat, kalau bukan dua ini, siapa lagi? Pasti Ganjar," jelas Ali. Hal ini juga menjadi bargaining untuk dua partai lain yang disebut segera bergabung ke KIB. Jika itu terjadi, kemungkinan hanya dua atau tiga paket saja yang bertarung di Pilpres 2024. Sekarang yang belum jelas arahnya tersisa PDIP sehingga bisa saja yang dimaksud partai yang akan bergabung itu adalah PDIP. "Tapi, kita juga belum tahu apakah KIB yang bergabung ke PDIP atau sebaliknya. Karena Mega (Megawati Sukarnoputri) masih mempertahankan gengsinya. Selama ini, ia yang selalu menjadi inisiator dalam proses-proses seperti itu," katanya. "Nah sekarang kalau mereka (PDIP) bergabung ke KIB, memang agar tidak malu, ya, harus bergabung dulu baru diumumkan capresnya. Kalau diumumkan baru gabung, itu aib bagi Mega," pungkas Ali. Bagaimana dengan Anies yang terus diserang? Menurut Ali pola kampanye saat ini ada dua, yaitu positif dan negatif. "Dan itu tidak terjadi di Anies saja," jelasnya. Di sejumlah media online, misalnya, ada yang kelihatan sekali keberpihakan kepada Anies dengan berusaha membongkar aib Ganjar dengan memuji Anies. Kemudian beberapa jaringan surat kabar yang berafiliasi ke Anies, memberitakan positif buat Anies dan negatif bagi Ganjar. Sebaliknya koran berafiliasi ke Ganjar juga demikian. Lalu kemudian banyak mempromosikan Ganjar dan seterusnya yang bahkan universitas di Pulau Jawa ikut juga seperti itu dengan membawa nama alumni. Itulah yang menciptakan pola-pola kampanye. Akan tetapi, hal yang seperti ini hanya akan berefek pada pemilih baru yang mendapat informasi kurang bagus, atau kemampuan menyaring informasi yang kurang akan memengaruhi opininya. "Tapi orang yang sudah mampu menyaring informasi, akses informasi berimbang, maka tidak akan terpengaruh," tegasnya. Pertajam Pembelahan Di lain pihak, pernyataan Airlangga itu justru dianggap bentuk pembelahan sosial. Sebagai partai politik yang berpengalaman, sebaiknya Golkar tampil dengan gagasan yang inklusif dan menyatukan. "Bukan mereproduksi gagasan yang telah terbukti menghadirkan pembelahan sosial, yang berkepanjangan," ujar analis politik Unismuh Makassar A Luhur Prianto. Secara ideal, politik identitas memang tidak boleh menjadi basis memobilisasi dukungan politik dalam demokrasi yang rasional. Akan tetapi, sekarang ini makna politik identitas telah direbut dan ditafsir secara tunggal oleh kelompok politik tertentu. Dalam perspektif pilihan rasional, stereotyping dan framing politik identitas pada satu golongan atau kelompok perlu terus dipelihara untuk merebut dan mempertahankan dukungan. Politik identitas telah menjadi identitas politik baru, yang digunakan melawan kekuatan politik yang berbeda. "Jadi saya kira politik Pilpres 2024 harus melepaskan diri dari gagasan yang menimbulkan pembelahan sosial," pungkas dosen FISIP Unismuh Makassar itu.

Read More

Tegas! PDIP Permintaan Maaf Kepada Bung Karno dan Keluarga Penting untu...

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyatakan dirinya menilai pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan kepahlawanan Bung Karno sudah tepat. Tetapi perlu diikuti langkah yang tepat lebih lanjut, yakni permintaan maaf negara terhadap Bung Karno dan keluarganya. Andreas pun menyampaikan banyak pemimpin negara di dunia ini yang menyampaikan permintaan maaf atas sejarah yang sudah dilewati. Anggota DPR RI itu mencontohkan Kaisar Jepang Hirohito yang meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan dan China. “Juga terakhir bagaimana Raja Belanda menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di masa revolusi,” kata Andreas saat ditanya awak media, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022). Menurutnya, permintaan maaf terhadap Bung Karno dan keluarganya menjadi penting. Karena akan berkaitan dengan bagaimana penulisan-penulisan sejarah. “Penulisan buku-buku sejarah dan itu saya kira baik untuk pendidikan, untuk generasi muda. Itu sangat penting karena pengakuan itu harus diikuti dengan literasi-literasi sejarah bangsa ini,” ucap Pareira. Sementara, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang dalam pidato kenegaraannya telah menegaskan kesetiaan Bung Karno terhadap bangsa dan negara dari masa era prakemerdekaan maupun setelahnya. Basarah menganggap Presiden Jokowi sudah menghapuskan tuduhan yang pernah diberikan oleh TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 mengenai dugaan pengkhianatan Bung Karno kepada bangsa dan negara melalui dukungan pemberontakan pada G30S PKI 1965 lalu. “Pak Jokowi katakan tidak terbukti karena telah diberikannya gelar pahlwan nasional pada Bung Karno, di mana syarat di dalam UU tersebut seorang tokoh nasional, tokoh bangsa dapat memperoleh gelar pahlawan nasional salah satunya tidak pernah berkhianat pada bangsa negara, maka dengan telah diberikannnya gelar pahlawan nasional oleh Presiden SBY pada 2012 lalu, sesungguhnya tuduhan yang telah diberikan oleh TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 itu tidak terbukti,” jelas Basarah. Terkait langkah selanjutnya, Basarah mengatakan dibutuhkan proses rehabilitasi nama baik Bung Karno. “Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Presiden Jokowi yang telah memberikan penegasan, pendidikan politik pada bangsa Indonesia betapa seorang Proklamator Bangsa, Pendiri Bangsa, Bapak Bangsa, betul-betul seorang patriotik sejatik, yang setia sampai akhir hidupnya pada bangsa dan negara Indonesia. Kita tunggu babak sejarah selanjutnya, agar proses rehabilitasi nama baik Bung Karno dapat dilakukan,” tegas Basarah.

Read More

Respons Gerindra dan PDIP soal Jokowi Sebut Pilpres 2024 Jatah Prabowo, ...

TRIBUNNEWS.COM - Partai Gerindra merespons positif atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut, bahwa pada pemilihan presiden 2024 akan menjadi jatah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Diketahui, ketika menghadiri ulang tahun Partai Perindo pada Senin (7/11/2022) kemarin, Presiden Jokowi menyinggung soal kandidat Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan, Prabowo berpeluang memenangkan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Merespons hal tersebut, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzan menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu sebagai bentuk dukungan kepada Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. "Saya menganggapnya sebagai sebuah dukungan yang sudah disampaikan Presiden, Pak Jokowi kepada Pak Prabowo." "Saya kira dukungan apapun dari Pak Jokowi kepada Pak Probowo pada akhirnya kemenangan ditentukan oleh kerja kami semua, oleh kerja Partai Gerindra, oleh kerja pendukungnya, oleh kerja relawannya, oleh kerja orang-orang yang berharap Indonesia dipimpin Pak Prabowo 2024," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (9/11/2022). Karena itu, lanjut Ahmad Muzan, apa yang disampaikan Jokowi tentu saja membesarkan hati Gerindra. "Kami berterima kasih atas pernyataan, dukungan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo." "Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah sebuah dorongan besar bagi kami untuk memenangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024," ungkap Ahmad Muzan. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turut menanggapi soal Presiden Jokowi yang memprediksi Prabowo akan menjadi Presiden pada periode selanjutnya. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menyebut apa yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto merupakan cerminan seorang pemimpin negara. Menurut Basarah, hal itu merupakan cara Jokowi untuk menyenangkan seseorang, termasuk Prabowo Subianto dan para calon presiden (Capres) yang akan maju di 2024. "Kalau saya melihat dari sisi style Pak Jokowi, Pak Jokowi ini kan seorang pemimpin yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, termasuk dalam hal ini." "Saya kira tidak hanya Pak Prabowo yang berusaha disenangkan dan dibesarkan hatinya untuk maju dalam Capres 2024," kata Ahmad Basarah di sela-sela acara 'Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective' di Bandung, Selasa (8/11/2022), dilansir Tribunnews.com. Basarah menambahkan, apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu sebetulnya turut dilakukan saat bertemu tokoh-tokoh yang diisukan maju sebagai Capres. "Cara Pak Jokowi berusaha menyenangkan dan saya kira itu cara beliau menjadi pemimpin bangsa ini," kata Basarah. Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI menjelaskan, apa yang disampaikan Jokowi merupakan penghormatan kepada Prabowo, dan bukan sekedar basa-basi. Sebab, kata Basarah, jika hal itu dalam konteks basa-basi, maka Presiden Jokowi tak akan mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. "Saya kira bukan basa basi, kalau basa basi saya kira Pak Prabowo tentu tidak diangkat sebagai Menhan ya," ucap Basarah. Basarah pun menegaskan, bahwa pesan yang disampaikan kepada Prabowo itu, disampaikan juga oleh Jokowi kepada capres-capres lainnya. Sehingga, Basarah menilai, apa yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan caranya untuk menciptakan suasana Pilpres yang gembira. Diketahui, sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, Prabowo Subianto boleh jadi akan keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2024. Hal tersebut, disampaikan Jokowi ketika berbicara soal rekam jejaknya yang berkali-kali memenangi pemilihan umum. Mulai dari tingkat kota hingga nasional. "Tadi Pak Hary (Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesudibjo) menyampaikan, saya ini dua kali Wali Kota di Solo menang. Kemudian, ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang." "Kemudian, dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sambutannya dalam acara peringatan hari ulang tahun Partai Perindo pada Senin (7/11/2022). Lantas, pernyataan itu disambut tawa hadirin. Prabowo yang duduk di barisan terdepan pun berdiri dan memberi hormat ke arah Jokowi. Selanjutnya, Jokowi mengatakan soal peluang Prabowo menjadi pemenang dan terpilih sebagai presiden selanjutnya. "Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," kata Jokowi. Sementara itu, Prabowo tampak kembali berdiri dan hormat ke arah Jokowi.

Read More

Politisi Demokrat Serang Pendukung Presiden Jokowi Hingga Sebut Kata Kas...

Warta Ekonomi, Jakarta - Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menyebut pendukung Presiden Joko Widodo, Jhon Sitorus alias Miduk sebagai orang yang mudah dibohongi hingga melontarkan kata kasar, tolol. Unggahan Panca mengkritik postingan Jhon Sitorus yang memuji Jokowi hebat dan menterinya karena pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2022 sebesar 5,72 persen. “Presiden Jokowi hebat, menteri-menterinya cerdas. Saat Turki dan sebagian besar Eropa ekonominya anjlok, Indonesia justru perkasa,” tutur John, kemarin. Menurutnya, angka 5,72% Q III 2022 adalah buah kerja dari pemimpin dan rakyat yang optimis, bukan bagian dari orang-orang pesimis. “Kita yang optimis, abaikan suara sumbang,” pungkas pegiat media sosial ini. Panca pun membalas bahwa apa yang dikatakan John adalah hal yang bodoh. “Miduk tolol. Dibohongi berkali-kali masih aja nggak kapok loe,” ucap Panca-sapaannya, dalam unggahannya, Selasa, (8/11/2022). Dia menjelaskan, ekonomi Malaysia tumbuh 8,9 persen, begitu pun Turki yang tumbuh 5,5 persen. “Bawa-bawa Turki mereka juga tumbuh 5,5 %. Yang ada $ yang naik tinggi tuh. BuzzeRp bloon kau!,” tandasnya.

Read More

Tegas! Bertemu Presiden, Ganjar Tepis Dirinya Sosok yang Dinilai Bisa La...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (7/11/2022). Ganjar mengatakan pertemuannya dengan presiden merupakan pertemuan rutin untuk melaporkan kondisi terakhir di wilayahnya. Ganjar tidak menjawab saat ditanya apakah pertemuannya dengan Presiden terkait Pilpres 2024. Menurutnya ekonomi sekarang sedang sulit. “Heh, Alah, ekonomi lagi kayak gini sulitnya kok,” kata Ganjar. Ganjar juga tidak menjawab saat ditanya terkait dengan kriteria Capres-Cawapres yang disampaikan Jokowi pada Pemilu 2024. Sebelumnya dalam wawancara khusus dengan Kompas, Presiden menilai calon presiden serta calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pada 2024 mendatang membutuhkan kandidat yang menguasai persoalan ekonomi makro dan mikro. Selain itu Jokowi menilai, kriteria lain yang sebaiknya dipenuhi oleh Capres-Cawapres 2024 mendatang adalah mahir dalam mencerna data serta melakukan eksekusi kebijakan di lapangan. Ganjar membantah kriteria tersebut merupakan sinyal Jokowi kepadanya. “Ah sinyalir kamu itu? Sinyal, sinyalir apa?” Katanya. Ganjar juga menepis dirinya merupakan sosok yang dinilai bisa melanjutkan program pembangunan Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa siapapun harus bisa meneruskan program yang dijalankan pemimpin sebelumnya. “Semua orang juga harus bisa meneruskan. Kalau yang kurang baik tidak diteruskan, yang baik digenjot. Infrastruktur kan sudah bagus. Soal SDM, pendidikan, antikorupsi sekarang digencarkan,” pungkasnya.

Read More